Articles by language
-
27-Feb-2019
Surat masyarakat sipil Indonesia mengenai RCEP dan perlindungan varietas tanaman
Masyarakat sipil Indonesia mendesak Pemerintah agar negosiasi RCEP tidak mewajibkan Indonesia/Negara berkembang lainnya untuk menerapkan system UPOV -
19-Okt-2018 Antara News
Walhi: "Indonesia not for sale"
Aktivis Walhi Sumsel bersama jaringan lainnya melakukan aksi merespon, agenda perundingan ekonomi Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA) putaran ke-6 di Palembang pada 15-19 Oktober, dengan menyatakan ’Indonesia Not For Sale’. -
26-Sep-2018 SonntagsZeitung
Pelobi minyak sawit berunding dengan Bern
Negosiator Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia memiliki peran ganda yang rumit. -
30-Jul-2018 IGJ
IGJ Sampaikan Sejumlah Catatan Merah dalam Perundingan RCEP
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menyampaikan beberapa catatan merah yang harus diperhatikan oleh negosiator terkait dengan bab investasi pada perundingan RCEP ke-23 di Bangkok, Thailand, diantaranya soal ISDS, performance requirements dan export taxes. -
25-Jul-2017 Aktual
Pemerintah Didesak Perjanjian RCEP Berpihak ke Rakyat
Pemerintah diminta mendengarkan masukan publik terkait negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang saat ini memasuki putaran ke-19 di Hyderabad, India, pada 18-28 Juli 2017 ini. -
19-Mei-2017 Indonesia for Global Justice
Stop RCEP: a short film
A short film on the impact of RCEP on the people of Indonesia
-
14-Des-2016 SPI
Tolak RCEP, wujudkan kedaulatan pangan
Henry Saragih, ketua umum Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan, RCEP memiliki dampak negatif terhadap petani kecil seperti memberikan monopoli legal atas hak paten benih kepada perusahaan seperti Monsanto dan Sygenta; memberikan kesempatan korporasi melanggar hak-hak pemulia benih, menjadikan subjek hukuman kriminal (penyitaan barang, penjara), tidak hanya hukuman sipil. -
30-Nov-2016 Temp.co
Jelang ASEAN RCEP, masyarakat sipil kirim surat terbuka
Jelang perundingan perdagangan bebas ASEAN RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) di Indonesia, organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara mulai melayangkan protes kepada pemerintah di negara-negara yang akan menandatangani perjanjian tersebut. -
18-Nov-2016 Kompasiana
Perundingan ’rahasia’ ASEAN RCEP
Ketertutupan informasi isi perundingan ASEAN RCEP bukanlah sebuah kebetulan. Ini sebuah kesengajaan dengan tujuan agar publik tidak tahu isi perundingan. Dan ketidaktahuan itu membuat publik tidak berpartisipasi dalam perundingan. -
17-Okt-2016 Tribun News
Pemerintah Diminta Serius Lindungi Petani dari Ancaman Perdagangan Bebas
Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi meminta pemerintah serius melindungi petani dari ancaman Free Trade Agreement (FTA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas khususnya ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). -
17-Okt-2016 Bisnis Indonesia
Hadapi Asean RCEP, Pemerintah Diminta Serius Siapkan Strategi Perlindungan Petani
Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, beberapa lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mendesak pemerintah untuk serius melindungi petani dari ancaman FTA, khususnya ASEAN RCEP, dengan menyusun strategi perlindungan yang tepat bagi petani. -
12-Okt-2016 GRAIN
Bocoran bab baru Persetujuan Perdagangan Asia menunjukkan RCEP akan menghilangkan penguasaan petani atas benih
Sejak Trans-Pacific Partnership (TPP) disetujui, masyarakat sadar adanya perjanjian perdagangan besar-besaran lain yang sedang dinegosiasikan di belakang layar di wilayah Asia-Pasifik. Seperti TPP, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) mengancam untuk meningkatkan kekuatan korporasi di negara anggota, meninggalkan masyarakat dengan sedikit celah untuk menyatakan hak atas lahan, makanan, obat-obatan, dan benih. -
31-Agu-2016 Solidaritas Perempuan
Briefer Solidaritas Perempuan tentang RCEP
Tidak seperti TPP yang wacananya sangat mengemuka di ruang publik, RCEP nampaknya tidak menjadi perhatian meskipun juga akan berdampak bagi kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan perempuan. Meskipun sering disebut sebagai perjanjian perdagangan, namun ruang lingkup RCEP lebih luas dari sekedar perdagangan.